Secara historis proses perumusan dasar Negara Indonesia diawali dengan dibentuknya BPUPKI yang mulai bersidang pada tanggal 29 Mei 1945. Sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 untuk membicarakan dasar Indonesia merdeka. Kemudian menghasilkan naskah penting yang disebut Piagam Jakarta, siding BPUPKI yang kedua diselenggarakan tanggal 10 sampai 17  Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945 Piagam Jakarta diterima oleh BPUPKI sebagai pembukaan dari rancangan Undang- Undang Dasar yang dipersiapkan untuk Negara Indonesia merdeka. Pancasila dirumuskan oleh BPUPKI kemudian setelah diadakan perubahan disahkan sebagai dasar Negara RI oleh PPKI. Hakikat dari Pancasila yaitu sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar Negara. Pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas dalam kehidupan sehari-hari artinya, sikap-sikap dan prilaku manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari nilai-nilai Pancasila. Mengamalkan pancasila sebagai pandangan hidup berarti melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan menggunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Sebagai dasar Negara Pancasila sebagai dasar Negara atau ideologi Negara mengatur penyelenggaraan Negara. Pancasila ditafsirkan dalam bentuk aturan yaitu pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. UUD atau konstitusi sangat penting dimiliki oleh setiap Negara sebagai upaya untuk membatasi kekuasaan penguasa dan sekaligus sebagai aturan untuk menyelenggarakan pemerintahan Negara. Dengan memiliki konsitusi atau Undang-Undang Dasar, setiap penguasa dan warga Negara akan mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing pihak. Fleksibilitas suatu UUD dapat dilihat dari 2 segi yaitu dari cara perubahannya dan dari kemampuan untuk mengikuti perkembangan jaman. UUD 1945 meliputi pembukaan, batang tubuh dan penjelasannya yang merupakan satu rangkaian  yang tak terpisahkan. Di Negara Indonesia, semenjak  jatuhnya orde baru telah diadakan dua kali perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Dari dua kali perubahan tersebut tampak bahwa dominsi kekuasaan Presiden semakin berkurang dan dilain pihak menambah kekuasaan DPR sebagai Lembaga Legislatif. Hal tersebut dapat dilihat yaitu pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dan ada pembatasan periode masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam jabatan yang sama (Amandemen Pasal 7).

Dalam pembelajaran PKn kemampuan menguasai metode pembelajaran merupakan salah satu persyaratan utama yang harus dimiliki guru, karena kemampuan menguasai metode pembelajaran akan berpengaruh terhadap keberhasilan belajar siswa, baik keberhasilan aspek kognitif maupun aspek afektif dan psikomotor. Penggunaan berbagai model pembelajaran tersebut tentu saja harus disesuaikan dengan karakteristik tujuan pembelajaran, karakter/kualifikasi butiran materi pembelajaran, situasi dan lingkungan belajar siswa tingkat perkembangan dan kemampuan belajar siswa, waktu yang tersedia dan kebutuhan siswa itu sendiri.

About these ads